Skip to content
March 20, 2011 / Dian Kurnia

Korupsi dan Permainan Hukum di Indonesia

Oleh Dian Kurnia

Harian Online Blogger UIN SGD Bandung13 Januari 2011

Korupsi merupakan satu kata yang begitu familiar di telinga kita. Hampir di setiap media, baik cetak maupun elektronik tak luput dari pemberitaan mengenai korupsi, koruptor, dan mafia hukum. Masalah ini (baca: korupsi) sudah menjadi menu wajib pemberitaan dalam media informasi di negeri kita ini yang menjungjung tinggi kebebasan pers.

Sebut saja, kasus penyuapan mantan pengacara Gayus Tambunan, Haposan Hutagalung, yang terbukti dengan sengaja menghalangi proses penyidikan terdakwa kliennya, kasus Bank Century yang hingga saat ini masih menyisakan persoalan-persoalan yang masih ngambang, kasus para anggota dewan (DPR) yang jarang masuk kerja namun sering liburan ke luar negeri, hingga kasus kriminalisasi di tubuh KPK dan POLRI belum lama ini.

Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan UUD ’45. Namun, Indonesia juga adalah Negara koruptor, tempat berbaring dan bersemayamnya para koruptor dan mafia hukum lainnya. Mereka secara bebas bisa menempati gedung-gedung mewah yang tinggi. Sementara, rakyat dibiarkan sengsara kelaparan, tidak ada jaminan kebebasan dan kesejahteraan sebagaimana termaktub dalam UUD negeri ini. Indeks persentase korupsi di Indonesia pun cukup besar bila dibandingkan dengan Negara Asia lainnya, yakni sekitar 2,8 % (riset tahun 2009 – 2010). Kepentingan para elite politik di negeri ini dalam kehidupan politiknya telah melahirkan budaya korupsi yang semakin menggila. Sehinga menimbulkan ketidakpercayaan publik atau masyarakat kepada para wakil rakyat di DPR. Hal ini sungguh disayangkan sekali, karena Indonesia adalah Negara hukum dan mayoritas penduduknya beragama Islam yang cinta damai dan kasih saying serta menyejahterakan rakyat sebagai amanat nasional.

Tahun 2011 adalah gerbang baru bagi para elite politik bangsa ini dalam memasuki era baru konsep malpraktek kekuasaan (baca: korupsi) bagi para koruptor dan mafia hukum. Butuh kesungguhan bagi pemerintah pusat dalam menindak dan meniadakan segala bentuk pelanggaran dan kesalahan dalam paktek pemerintahan saat ini. Apalagi kita sekarang mengetahui akan adanya kiminalisasi dalam tubuh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan POLRI (Polisi Republik Indonesia) yang secara fungsioal seharusnya mengusu dan menghukum para mafia hukum di negeri kita ini. [dian]

Wallahu’alam

Dian Kurnia. Mahasiswa jurusan Sejarah Peradaban Islam UIN SGD Bandung 2008

 

Advertisements

One Comment

Leave a Comment
  1. nobody / Mar 21 2011 7:08 am

    Kekuatan FreeMason Yahudi bermain di balik aksi Anggodo, Budionoh, Gayus, Robert, Susiloh, dll.?
    Semua orang sepertinya berusaha untuk saling menutupi agar kedok anggota mafia FreeMason utamanya tidak sampai terbongkar.
    Jika memang benar demikian, maka tidak akan ada yang bisa menangkap dan mengadili Gembong tersebut -di dunia ini- selain Mahkamah Khilafah!
    Mari Bersatu, murnikan Tauhid & tegakkan Khilafah!
    Mari hancurkan Sistem Jahiliyah dan terapkan Sistem Islam, mulai dari keluarga kita sendiri!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: